Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok & Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelayanan umum dibidang pendapatan, aset, penyusunan anggaran dan belanja serta akuntansi dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pendapatan, aset, penyusunan anggaran dan belanja serta akuntansi dan pelaporan dalam lingkup tugasnya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja badan; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
3. melakukan pengendalian pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
7. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. menyimpan uang daerah;
9. menetapkan SPD;
10. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi;
11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
13. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
14. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
15. melakukan penagihan piutang daerah;
16. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
17. menyajikan informasi keuangan daerah;
18. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah;
19. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
20. menyusun standarisasi harga / Harga Satuan Umum (HSU).